Melihat gejolak sosial dan konflik yang silih berganti di Indonesia, sebutan negara bermartabat sepertinya patut kita tinjau ulang.

Awal bulan ini semua mata tertuju pada aksi FPI yang menyerang dan membubarkan secara paksa aksi AKKBB di Monas, dibalik kontroversi dan provokasi didalamnya, jelas sekali tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum. Buntut dari aksi tersebut Dimana-mana terjadi aksi menuntut pembubaran FPI, Sebaliknya FPI menuding dan menyalahkan AKKBB berasiliasi dengan Ahmadiyah-lah yang menjadi provokator dibalik kerusuhan Monas

Kekerasan dibalas dengan kekerasan, inilah fakta yang terjadi dilapangan, dimana warga kita sangat rentan tersulut emosinya tanpa mau berfikir lebih jernih dan dalam. Tiba-tiba saja, banyak ormas yang mengaku bak pejuang dan penegak kebenaran. Sebut salah satu contohnya di Jember, terbentuk Pasukan Berani Mati, dengan fokus utama membubarkan FPI.

Warga nahdliyin juga terseret dalam arus ini, lihat saja, dimana-mana terjadi aksi Banser, Garda Bangsa, Muslimat ataupun PMII menuntut pembubaran FPI.. Tapi untungnya aksi ini diredam oleh para kyai sepuh NU, karena jelas kekerasan tidak akan menghasilkan kondusi yang kondusif, justru akan memperkeruh situasi.

Banyak kalangan menilai, memanasnya situasi ini dikarenakan lambannya Pemerintah menangani Ahmadiyah. Berbagai kelompok juga menuding, Ahmadiyah-lah yang menjadi pemicu bentrok Monas.

Dan kemarin, Senin 09/06/2008, SKB Tiga Menteri terkait Ahmadiyah resmi diturunkan, setelah sebelumnya pada siang hari terjadi demonstrasi besar di Istana Negara yang menuntut pembubaran Ahmadiyah oleh berbagai elemen ormas Islam se Jabotabek.

SKB ini ditanggapi sangat beragam. Bagi mereka yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah, jelas SKB ini memuaskan mereka, walaupun tidak ada keputusan untuk langsung membubarkan, tapi kegiatan Ahmadiyah telah dibekukan.

Selain itu dalam SKB juga memuat pelarangan melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut Ahmadiyah, asehingga menjamin tidak akan terjadi kekerasan atas mereka. Walaupun begitu, jelas Ahmadiyah merasa tercederai. Hak-hak mereka terpasung dengan SKB ini. Bagaimanapun juga mereka mempunyai hak yang sama untuk bisa hidup berdampingan dan bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain. Itu adalah konsekuensi hidup dalam negara Demokrasi.

Efektifkah SKB ini meredam aksi horisontal yang semakin memecah belah bangsa? Dan masih ingatkah kita dengan kemiskinan yang semakin parah akibat naiknya BBM?

Tapi yang jelas, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (kecuali Ahmadiyah), istilah ini sepertinya cocok menggambarkan kondisi jemaah Ahmadiyah saat ini.