Presiden Hanyalah Macan Ompong!

Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden SBY, serta ditengah lemahnya persepsi masyarakat tentang kinerja lembaga penegakan hukum tanah air, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya sel mewah untuk Artalyta Suryani (Ayin) dan beberapa sel lain.

Apakah ini suatu kebetulan ataukah sebuah setingan?

Ada beberapa asumsi yang mungkin menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, Satgas Pemberantasi Mafia Peradilan, adalah lembaga penegak hukum  bentukan Presiden SBY. Pada tingkat pencitraan politik,  tentunya lembaga ini diharapkan mendapat citra positif di tengah buruknya persepsi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang lain. Hal tersebut sedikit banyak akan akan berimplikasi pada citra Istana yang mulai melemah. Opini publik seakan diarahkan bahwa dalam 100 hari, Satgas berhasil membuat terobosan dengan keberhasilan mereka membongkar salah satu praktek busuk di lapas.

Selain asumsi tersebut, pada saat bersamaan tengah berlangsung pemeriksaan terhadap Robert Tantular-pemilik Bank Century, oleh Pansus Century DPR. Sebagaimana yang kita tahu, dua pemberitaan ini merupakan pemberitaan terbesar saat ini. Bisa jadi, bila pansus tidak berhasil menemukan fakta baru di balik pengucuran dana talangan 6,7 triliun, isu sel mewah di lapas Pondok Bambu ini akan menggeser isu skandal Century.

Diluar itu semua, kita pantas memberikan apresiasi kepada Satgas Pemberantasan Mafia Peradilan. Kejadian ini paling tidak mampu membuka mata kita jika keadilan di negara ini tidak hanya terkoyak, namun sangat terkoyak. Ketidak adilan tidak hanya terjadi dalam kehidupan normal, bahkan di dalam penjarapun terjadi. Tempat dimana mereka seharusnya mendapatkan rehabilitasi, ternyata malah lebih parah, sangat mencederai rasa keadilan. Ketimpangan yang sangat memalukan dan memilukan.

Seperti yang kita ketahuai, Rutan Pondok Bambu adalah penjara khusus wanita, dengan kapasitas 500an orang, namun kenyataan yang ada sangat menyedihkan. Rutan tersebut dihuni lebih dari 1000 orang, sehingga melebihi kapasitas, dimana dalam tiap sel sempit nan pengap di isi oleh puluhan napi wanita. Disisi lain, narapidana kaya mendapatkan fasilitas lebih, bahkan kamar untuk satu orang saja seluas 8×8 meter. Dengan fasilitas lengkap, mulai komputer, TV plasma, AC, lemari es, ruangan khusus perawatan kecantikan bahkan ruangan karaoke.

Yang menggelikan adalah pernyataan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Depkum HAM Untung Sugiono yang menyatakan bahwa tidak terdapat ruang khusus, ruangan itu terbuka untuk umum bukan untuk Ayin seorang. Menurut Untung, ruangan yang terpergok Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai ruangan Ayin sebenarnya adalah ruangan ketrampilan Rutan Pondok Bambu. Untung tidak menampik bila fasilitas umum itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Tentunya kita berharap tidak terjadi diskriminasi.  Jika Ayin diberi fasilitas, seharusnya semua napi diberi fasilitas serupa. Jika fasilitas untuk Ayin dianggap wajar, maka tak ada salahnya jika semua Lapas diberi pelayanan serupa. Tentu napi menjadi betah di tahanan.

Dengan begitu, setiap tahanan di seluruh Indonesia harus juga menerima fasilitas AC, kulkas, TV, dan lain lain, sebagaimana yang diterima Ayin, sebab tak boleh ada diskriminasi antar mereka.

Mampukah kementerian Hukum dan HAM menjawab masalah ini? Kita tentunya berharap adanya tindak lanjut nyata. Sehingga anggapan bahwa Presiden hanyalah macan ompong, dapat ditepis dengan tindakan nyata Presiden.  Presiden SBY harus mengakui raport merah banyak mewarnai perjalanan 100 hari pemerintahannya. Inilah saat yang tepat untuk membuktikkan bahwa SBY pantas untuk memimpin bangsa ini. Lanjutkan!

Tulisan Terkait

• January 14, 2010 -- Susno Duadji Bersanding dengan Ayu Oktasari